Ketua KPK ke Surabaya, Akui Bidik Penyimpangan di Sejumlah Kampus Negeri

SuperBeritaNews, Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masuk radar bidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait proses pemilihan rektor serta besarnya aset lembaga pendidikan tersebut. Hal ini dikemukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo setelah mendapatkan laporan melalui direktorat pengaduan masyarakat.

Agus Rahardjo (Sulvi Sofiana)

Berdasarkan pengaduan, suara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) sebesar 35 persen dinilai mendominasi dan rawan memunculkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Ada (PTN) masuk radar, bukti belum nyata. Sekarang (KPK) masih terus melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan)," jelas Ketua KPK Agus Rahardjo ditemui di ruang sidang Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sabtu (19/11/2016).

Pria asal ,Magetan Jatim ini memaparkan, selain pulbaket pihaknya juga bekerja sama dengan banyak pihak untuk membongkar kasus korupsi sejumlah PTN yang masuk pantauan lembaganya. Selain itu juga mengkaji masukan banyak pihak.

Menurutnya, KPK bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat terkait PTN.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga digandeng untuk mencari potensi kerugian negara yang muncul.

"Semua info yang masuk dan banyak pihak digalang. Ini sebagai langkah-langkah tindak lanjut. Dari pulbaket akan ditingkatkan ke penyelidikan. Tahapan ini sudah sesuai SOP KPK," ungkapnya.

Karena baru ditangani sejak dirinya 11 bulan ini menjabat. Maka, proses pemilihan rektor serta aset PTN tersebut dibawah kendali kementerian kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Untuk pemilihan rektor, yang pasti periode yang baru diangkat. Soal perguruan tinggi mana, saya belum bisa menyebut," paparnya.

Soal besarnya persentase suara Kemenristekdikti pada pemilihan rektor, menurut Agus, semua tergantung menristekdikti selaku pemangku kepentingan. Persentase yang ada kini bisa dievaluasi.

Agus menilai besarnya persentase tersebut lantaran pengawas lembaga internal di kementerian tidak jalan.

"Bukan saja di kementerian. Banyak pengawas lembaga internal tidak jalan. Di BUMN, BUMD. Bahkan di kabupaten sendiri inspektorat tunduk pada bupati," sorotnya.

Sebagaimana pernah diberitakan, Menristek M Nasir beberapa waktu menyebut bahwa besarnya persentase suara menteri dalam pemilihan rektor sudah ada sejak lama. Itu sejak sebelum Nasir menjabat menristek.

"Itu sudah lama, sebelum saya lahir (sebagai menteri)," selorohnya.

Surya.co.id